INDIKATOR MAKRO PEREKONOMIAN DARI MASA KE MASA

Oleh:

Juwitasari (12.110.0092)

Mita Fitriani ()

Manajemen S1

Semester

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)

“YASA ANGGANA” GARUT

Jl. Otto Iskandardinata No. 278 A. Tarogong Garut 44151

Telp./ Fax. (0262) 233549

INDIKATOR MAKRO PEREKONOMIAN DARI MASA KE MASA

No	Masa	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Suku Bunga	Ekspor	Impor	Kemiskinan
1	Masa orde lama (Soekarno)	PDB tahun 1969 sekitar 0,5% dan pada tahun 1966 mencapai 0,6%	>300% menjelang akhir periode orla		Kegiatan ekonomi yang masih dikuasai oleh pengusaha asing	Memperketat  impor	Kenaikan inflasi yang sangat tinggi
2	Masa orde baru	Selama periode 1969-1990 laju pertumbuhan PDB pd harga konstan rata-rata pertahun diatas 7%	Inflasi pada tahun 1966 yang dari 50% turun menjadi 5-10%	Krisis nilai tukar rupiah terhadap dolar AS	Penghasil ekspor yang sangat besar dari minyak		Penurunan kemiskinan tidak otomatis terwujud melalui stabilitas politik
3	Masa transisi	Posisi mata uang Indonesia mulai tidak stabil	Krisis rupiah yang menyebabkan suatu krisis ekonomi juga memunculkan krisis politik	Krisis keuangan	Bergantung pada hasil perkebunan		KKN semakin merajalela
4	Masa reformasi
	Gus Dur	Laju pertumbuhan PDB mulai membaik	Inflasi rendah			Ktrgntngan impor
	Megawati	PDB tumbuh 4,3% dari tahun sebelumnya yang hanya 3,8%	Inflasi yang tinggi	17%	Kinerja ekspor yang membaik
	SBY	Pertumbuhan PDB thn 2005 lbh rendah rd target	Melemahnya nilai tukar rupiah		Meningkatnya ekspor	Menurunnya  tingkat impor	Harga BBM yang melambung tinggi

Kererangan:

1.      Masa Orde Lama

a)      Laju pertumbuhan ekonomi

Selama dekade 1950-an hingga pertengahan tahun 1965 Indonesia dilanda gejolak politik didalam negeri dan beberapa pemberontakan di sejumlah daerah seperti di Sumatera dan Sulawesi. Akibatnya, pelama pemerintahan Orde Lama, keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk; walaupun sempat mengalami pertumbuhan ekonomi dengan laju rata-rata per tahun hampir 7% selama dekade 1950an, dan setelah itu turun drastis menjadi rata-rata per tahun hanya 1,9% atau bahkan nyaris mengalami stagflasi selama tahun 1965-1966. Tahun 1965 dan 1966 laju pertumbuhan ekonomi masing-masing hanya sekitar 0,5% dan 0,6%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang menurun sejak tahun 1958, dari tahun ke tahun defisit saldo neraca pembayaran (BoP) dan defisit APBN terus membesar.

b)      Inflasi

Rendahnya volume produksi dari sisi suplay dan tingginya permintaan akibat terlalu banyaknya uang beredar di masyarakat, mengakibatkan tingginya tingkat inflasi yang sempat mencapai lebih dari 300% menjelang akhir periode Orde Lama. Hal ini yang didasarkan data yang dihimpun oleh Arndt (1994), indeks harga pada tahun 1955 sebesar  135 (1954=100) dengan jumlah uang beredar di masyarakat pada tahun yang sama tercatat sebanyak 12,20juta rupiah, dan pada tahun 1966 indeks harga sudah mencapai diatas 150.000 dengan jumlah uang beredar diatas 5 milyar rupiah. Memang pada masa pemerintahan Soekarno, selain manajemen moneter yang buruk, banyak rupiah yang dicetak disebabkan oleh kebutuhan pada saat itu untuk membiayai dua peperangan, yaitu merebut Irba dan pertikaian dengan Malaysia dan Inggris, ditambah lagi kebutuhan untuk membiayai penumpasan sejumlah pemberontakan di beberapa daerah didalam negeri (Tambunan, 2006b).

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa buruknya perekonomian Indonesia selama pemerintahan Orla terutama disebabkan oleh hancurnya infrastruktur ekonomi, fisik maupun non-fisik, selama pendudukan Jepang, perang dunia II, dan perang revolusi, serta gejolak politik didalam negeri termasuk sejumlah pemberontakan di daerah) ditambah lagi dengan manajemen ekonomi makro yang sangat buruk selama rezim tersebut (Tambunan, 2006b).

c)      Ekspor

Selama periode 1950-an, struktur ekonomi Indonesia masih merupakan peninggalan zaman kolonialisasi. Sektor formal/ modern seperti pertambangan, distribusi, transportasi, bank, dan pertanian komersial, yang memiliki kontribusi lebih besar daripada sektor informal/ tradisional terhadap output nasional atau PDB yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing yang kebanyakan berorientasi ekspor. Pada umumnya, kegiatan-kegiatan ekonomi yang masih dikuasai oleh pengusaha asing tersebut relatif lebih padat kapital, dibandingkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang didomonasi oleh pengusaha pribumi dan perusahaan-perusahaan asing yang berlokasi di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya (Tambunan, 2006b)

d)     Impor

Pada masa Kabinet Sukiman, kebijakan-kebijakan penting yang diambil adalah antara lain: nasionalisasi De Javasche bank menjadi Bank Indonesia (BI) dan penghapusan sistem kurs berganda. Pada masa Kabinet Wilopo, langkah-langkah kongkret yang diambil untuk memulihkan perekonomian Indonesia saat itu diantaranya: untuk pertama kali memperkenalkan konsep anggaranberimbang dalam keuangan pemerintah (APBN), memperketat impor, melakukan “rasionalisasi” angkatan bersenjata melalui modernisasi dan pengurangan jumlah personil, dan penghematan pengeluaran pemerintah.

e)      Kemiskinan

Keadaan ekonomi Indonesia- terutama setelah dilakukan nasionalisasi terhadap semua perusahaan asing Belanda-menjadi buruk dibandingkan keadaan ekonomi semasa penjajahan Belanda. Ditambah lagi dengan peningkatan inflasi yang sangat tinggi pada dekade 1950-an. Pada masa pemerintahan Belanda, Indonesia memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, dengan tingkat inflasi yang tinggi di sektor pertanian (termasuk perkebunan), dan nilai mata uang yang stabil (Alien dan Donnithorne, 1957)

2.      Masa Orde Baru

a)      Laju pertumbuhan ekonomi

Pada bulan April 1969, Repelita I dimulai dan dampaknya juga dari Repelita-Repelita berikutnya selama Orde Baru terhadap perekonomian Indonesia yang cukup mengagumkan, terutama dilihat pada tingkat makro. Proses pembangunan berjalam sangat cepat dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun yang cukup tinggi, jauh lebih baik daripada selama Orla, dan juga relatif lebih tinggi daripada laju rata-rata pertumbuhan ekonomi dari kelompok NB. Pada awal Repelita I PDB Indonesia tercatat 2,7 triliun rupiah pada harga berlaku atau 4,8 triliun rupiah pada harga konstan , dan pada tahun 1990 menjadi 188,5 triliun rupiah pada harga berlaku atau 112,4 triliun rupiah pada harga konstan. Selama periode 1969-1990 laju pertumbuhan PDB pada harga konstan rata-rata per tahun diatas 7%

b)      Inflasi

Pemerintah Orba berhasil dengan baik menekan tingkat inflasi dari sekitar 500% pada tahun 1966 menjadi hanya sekitar 5% hingga 10% pada awal dekade 1970-an. Pemerintah Orba juga berhasil menyatukan bangsa dan kelompok-kelompok masyarakat dan meyakinkan mereka bahwa pembangunan ekonomi dan sosial adalah jalan satu-satunya agar kesejahteraan masyarakat di Indonesia dapat meningkat.

c)      Suku bunga

Kebijakan-kebijakan ekonomi selama masa Orba memang menghasilkan suatu proses transformasi ekonomi yang pesat dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetepi dengan biaya ekonomi tinggi, dan fundamental ekonomi yang rapuh. Hal terakhir ini dapat dilihat antara lain pada buruknya kondisi sektor perbankan nasional dan semakin besarnya ketergantungan Indonesia terhadap modal asing, termasuk pinjaman dan impor. Ini semua akhirnya membuat Indonesia dilanda suatu krisis ekonomi yang besar yang diawali oleh krisis nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pertengahan tahun 1997 (Tambunan, 2006b)

d)     Ekspor

Keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia pada zaman Soeharto, tidak saja disebabkan oleh kemampuan kabinet yang dipimpin oleh Preseden Soeharto jauh lebih baik /solid dibanding pada masa Orla dalam menyusun rencana, strategi, dan kebijakan pembangunan ekonomi, tetapi juga berkat tiga hal: penghasil ekspor yang sangat besar dari minyak, terutama pada periode oil boom pertama pada tahun 1973-1974, pinjaman luar negeri, dan PMA yang (khususnya) sejak dekade 1980-an perannya di dalam pembangunan ekonomi Indonesia meningkat tajam. Dapat dikatakan, bahwa kebijakan Soeharto yang mengutamakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, yang didasarkan pada  sistem ekonomi liberal dan stabilitas politik yang pro-Barat, telah membuat kepercayaan pihak Barat terhadap prospek pembangunan ekonomi Indonesia jauh lebih kuat dibandingkan terhadap banyak NB lainnya (Tambunan, 2006b)

e)      Kemiskinan

Pada tingkat meso dan mikro, hasil pembangunan selama masa itu dapat dikatakan tidak terlalu memukau seperti pada tingkat makro. Walaupun jumlah orang miskin mengalami penurunan selama Orba, namun jumlahnya masih besar, dan kesenjangan ekonomi dan sosial cenderung melebar. Sebenarnya, pemerintah sadar betul akan masalah ini bahkan paradigma pembangunan ekonomi Indonesia pada era Orba telah diwadahi dengan baik dalam konsep politik ‘Trilogi Pembangunan’ yaitu stabilitas nasional yang mantap dan dinamis dalam bidang politik dan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pembangunan.

Pemerintah juga sadar, bahwa pemerataan atau penurunan kemiskinan tidak otomatis terwujud melalui stabilitas politik, karena ketimpangan ekonomi dan sosial atau kemiskinan bisa muncul dalam kondisi stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Oleh karena itu, dalam usaha menghilangkan dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi terhadap kesenjangan dan kemiskinan, di dalam GBHN dinyatakan sevara tegas bahwa pentingnya usaha-usaha untuk menghilangkan kemiskinan dan kesenjangan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada waktu ynag bersamaan. Juga dalam Repelita IV orientasi kebijakan-kebijakannya mengalami perubahan dari penekanan hanya pada pertumbuhan ke pertumbuhan dengan pemerataan (Tambunan, 2006b)

3.      Masa Transisi

a)      Laju pertumbuhan ekonomi

Rupiah Indonesia mulai terasa goyang sekitar bulan Juli 1997, dari Rp 2.500 menjadi Rp 2.650 per dolar AS. Sejak saat itu, posisi mata uang Indonesia mulai tidak stabil. Menanggapi perkembangan itu, pada bulan Juli 1997 BI melakukan empat kali intervensi , yaitu memperlebar rentang intervensi, yaitu memperlebar rentang intervensi. Akan tetapi, pengaruhnya tidak banyak, nilai rupiah dalam dolarAS terus tertekan, dan tanggal 13 Agustus 1997 rupiah mencapai rekor terendah dalam sejarah, yaitu Rp 2,682 per dolar AS, walaupun sebelumnya antara bulan Januari, Februari sempat menembus 11.000 rupiah per dolar AS (Tambunan, 2006b)

b)      Inflasi

Krisis rupiah yang menjelma menjadi suatu krisis ekonomi, akhirnya juga menimbulkan suatu krisis politik yang dapat dikatakan terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka tahun 1945. Krisis politik tersebut diawali dengan penembakan oleh tentara terhadap empat mahasiswa Universitas Trisakti, tepatnya tanggal 13 mei 1998, yang dikenal dengan sebutan Tragedi Trisakti. Kemudian, pada tanggal 14 dai 15 Mei kota Jakarta dilanda suatu kerusuhan yang juga daoat dikatakan paling besar dan paling sadis yang pernah dialami Indonesia. Setelah kedua peristiwa  tersebut, gerakan mahasiswa yang sebelumnya sudah berlangsung semakin gencar.

Menjelang minggu-minggu terakhir bulan Mei 1998, DPR untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia dikuasai/diduduki oleh ribuan mahasiswa/i dari puluhan perguruan tinggi dari Jakarta dan luar Jakarta. Puncak dari keberhasilan gerakan mahasiswa tersebut di satu pihak, dan dari krisis politik di pihak lain, adalah pada tanggal 21 Mei 1998, yaitu Presiden Soeharto mengundurkan diri dan diganti oleh wakilnya BJ Habibie. Tanggal 30 Mei 1998 Presiden Habibie membentuk kabinet baru, awal dari terbentuknya pemerintahan transisi.

c)      Suku bunga

Sekitar bulan September 1997, nilai tukar rupiah yang terus melemah mulai menggoncang perekonomian nasional. Untuk mencegah agar keadaan tidak tambah buruk, pemerintah Orba mengambil beberapa langkah konkrit, diantaranya menunda proyek-proyek senilai Rp 39 trilyun dalam upaya mengimbangi keterbatasan anggaran belanja negara yang sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai rupiah tersebut. Pada awalnya pemerintah berusaha untuk menangani masalah krisis rupiah ini dengan kekuatan sendiri. Akan tetapi, setelah menyadari bahwa merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak dapat dibendung lagi dengan kekuatan sendiri, lebih lagi karena cadangan dolar AS di BI sudah mulai menipis karena terus digunakan untuk intervensi dan menahan atau mendongkrak kembali nilai tukar rupiah, pada 8 Oktober 1997 pemerintah Indonesia akhirnya menyatakan secara resmi akan meminta bantuan keuangan dari IMF. Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah Thailand, Filipina dan Korea Selatan.

Pada akhir bulan Oktober 1997, lembaga keuangan internasional mengumumkan paket bantuan keuangan pada Indonesia yang mencapai 40 milyar dolar AS, 23 milyar diantaranya adalah pertahanan lapis pertama (front-linedefence). Sehari setelah pengumuman itu, dan seiringa dengan paket reformasi yang ditentukan oleh IMF, pemerintah Indonesia mengumumkan pencabutan izin usaha 16 bank swasta yang dinilai tidak sehat. Ini merupakan awal dari kehancuran perekonomian Indonesia.

Paket pemulihan ekonomi yang disyaratkan IMF pertama kali diluncurkan pada bulan November 1997, bersama pinjaman angsuran pertama senilai 3 milyar dolar AS. Pertama diharapkan bahwa dengan disetujuinya paket tersebut oleh pemerintah Indonesia, nilai rupiah akan menguat dan stabil kembali. Akan tetapi, pada kenyataannya menunjukkan bahwa nilai rupiah terus melemah sampai pernah mencapai Rp 15.000 per dolar AS. Kepercayan masyarakat di dalam dan diluar negeri terhadap kinerja ekonomi Indonesia yang pada waktu itu terus merosot, membuat kesepakatan itu harus ditegaskan dalam nota kesepakatan (Letter of Intent/LoI) yang ditandatangani bersama antara pemerintah Indonesia dan IMF pada bulan Januari 1998. Nota kesepakatan itu terdiri atas 50 butir kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mencangkup ekonomi makro (fiskal dan moneter), restrukturisasi sektor keuangan, dan reformasi struktuktural (Tambunan, 2006b).

d)     Kemiskinan

Pada awalnya pemerintahan yang dipimpin oleh Habibie disebut pemerintahan reformasi. Akan tetapi setelah setahun berlalu, masyarakat mulai melihat bahwa sebenarnya pemerintahan baru ini tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, mereka juga orang-orang rezim Orba, dan tidak ada perubahan-perubahan yang nyata. Bahkan KKN semakin menjadi-jadi, kerusuhan muncul dimana-mana, dan masalah Soeharto tidak terselesaikan. Akhirnya, banyak kalangan masyarakat lebih suka menyebutnya pemerintahan transisi dari pada pemerintahan reformasi (Tambunan, 2006b)

4.      Masa Reformasi

4.1  Masa Pemerintaha Gus Dur

a)      Laju pertumbuhan ekonomi

Dalam hal ekonomi, dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 1999 kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan.laju pertumbuhan PDB mulai positif walaupun tidak jauh dari 0%, daripada tahun 2000 proses pemulihan perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi, dengan laju pertumbuhan hampir mencapai 5. Selain pertumbuhan PDB, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang diwakili oleh SBI juga rendah ynag mencerminkan bahwa kondisi moneter didalam negeri sudah mulai stabil.

b)      Inflasi, impor dan kemiskinan

Selama pemerintahan Gus Dur, praktis tidak ada satupun masalah didalam negara yang dapat terselesaikan dengan baik. Berbagai kerusuhan sosial yang bernuansa disintegrasi dan sara terus berlanjut, misalnya pemberontakan Aceh, konflik Maluku, dan pertikaian etnis di Kalimantan Tengah. Belum lagi demonstrasi buruh semakin gencar yang mencerminkan semakin tidak puasnya mereka terhadap kondisi perekonomian didalam negeri, juga pertikaian elit pilitik semakin besar 

Pada April 2001 sempat menyentuh Rp 12.000 per dolar AS. Inilah rekor kurs rupiah terendah sejak Abdurraman Wahid terpilih sebagai Presiden RI, mengalami dampak negati terhadap roda perekonomian nasional yang bisa menghambat usaha pemulihan, bahkan bisa membawa Indonesia ke krisis kedua yang dampaknya terhadap ekonomi,  sosial, dan politik akan jauh lebih besar daripada krisis pertama. Dampak negatif ini terutama karena dua hal. Pertama, perekonomian Indonesia masih sangat tergantung pada impor, baik untuk barang-barang modal dan pembantu, komponen dan bahan baku, maupun barang-barang konsumsi. Kedua, ULN Indonesia dalam nilai dolar AS, baik dari sektor swasta maupun pemerintah, sangat besar. Indikator-indikator lainnya adalah angka inflasi yang di prediksi dapat menembus dua digit, dan cadangan devisa yang pada minggu terakhir Maret 2000 menurun dari 29 milyar dolar AS menjadi 28,875 dolar AS.

4.2  Masa Pemerintahan Megawati

a)      Laju pertumbuhan ekonomi

Dalam era Megawati kinerja ekonomi Indonesia menunjukan perbaikan, paling tidak dilihat dari laju pertumbuhan PDB. Pada tahun 2002 PDB Indonesia tumbuh 4,3% dibanding 3,8% pada tahun sebelumnya, dan kemajuan ini berlangsung terus hingga akhir periode Megawati yang mencapai 5,1%. PDB nominal meningkat dari 168 milyar dolar AS tahun 2001 menjadi 258 milyar dolar AS tahun 2004, demikian juga pendapatan perkapita meningkat dengan presentase yang cukup besar dari 697 dolar AS ke 1.191 dolar AS selama periode Megawati.

b)      Inflasi

Inflasi yang dihadapi “Kabinet Gotong Royong” pimpinan Megawati juga sangat berat.menurut data dari BPS, inflasi tahunan pada awal pemerintahan Gus Dur hanya sekitar 2%, sedangkan pada awal pemerintahan Megawati, atau periode Januari-Juli 2001 tingkat infasi sudah mencapai 7,7%. Bahkan laju inflasi tahunan atau year on year selama periode Juli 2000-Juli 2001 sudah mencapai 13,5%. Perkembangan ini pada saat itu sangat mengkhawatirkan karena dalam asumsi APBN 2001 yang sudah direvisi, pemerintah mentargetkan inflasi dalam tahun 2001 hanya 9,4%.

c)      Suku bunga

Keterpurukan kondisi ekonomi yang ditinggal Gus Dur kian terasa jika dilihat dari perkembangan indikator ekonomi lainnya seperti tingkat suku bunga, inflasi saldo neraca pembayaran, dan defisit APBN. Suku bunga untuk SBI. Misalnya, pada awal pemerintahan Megawati mencapai diatas 17%, padahal saat awal pemerintahan Gus Dur hanya sekitar 13%. Bersamaan dengan itu, tingkat suku bunga, deposito perbankan juga ikut naik menjadi sekitar 18%, sehingga pada masa itu menimbulkan kembali kekhawatiran masyarakat dan pelaku bisnis, bahwa bank-bank akan kembali melakukan bledding.

d)     Ekspor

Kinerja ekspor membaik dengan pertumbuhan 5% tahun 2002 dibanding -9,3% tahun 2001, dan terus naik hingga mencapai 12% tahun 2004. Namun  demikian, neraca perdagangan  (NP), yakni saldo ekspor (X)- impor (M) barang, maupun transaksi berjalan (TB), sebagai presentase dari PDB, mengalami penurunan.

4.3  Masa Pemerintahan SBY

a)      Laju pertumbuhan ekonomi

Pada bulan-bulan pertama pemerintahan SBY, rakyat Indonesia, pelaku usaha luar dan dalam negeri maupun negara-negara donor serta lembaga-lembaga dunia seperti IMF, Bank Dunia dan ADB sempat optimis bahwa kenerja ekonomi Indonesia 5 tahun kedepan akan jauh lebih baik dibanding pada masa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya sejak Soeharto lengser. Bahkan kabinet SBY dan lembaga-lembaga dunia tersebut menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2005 akan berkisar sedikit diatas 6%. Target ini dilandasi oleh asumsi bahwa kondisi polotik di Indonesia akan terus membaik dan faktor-faktor eksternal yang kondusif (tidak memperhitungkan akan adanya gejolak harga minyak di pasar dunia), termasuk pertumbuhan ekonomi dari motor-motor utama penggerak perekonomian dunia seperti AS, Jepang, Unit Eropa, dan Cina akan meningkat. Pada pertengahan kedua tahun 2005 ekonomi Indonesia diguncang oleh dua peristiwa yang tak terduga sama sekali, yaitu naikya harga BBM di pasar Internasional dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Dua hal ini membuat realisasi pertumbuhan PDB tahun 2005 lebih rendah dari target tersebut.

b)      Inflasi

Kombinasi antara kenaikan harga BBM dan melemahnya nilai rupiah akan berdampak pada peningkatan laju inflasi. Menurut data perkiraan dari BI (Agustus 2005), inflasi dari indeks harga konsumen (IHK) cenderung berada pada tingkat yang cukup tinggi yaitu 7,42%. Sementara itu, menurut Citigroup, pada tahun 2005 inflasi indonesia berada pada tingkat 6,2% dan merupakan tertinggi diantara banyak negara di Asia. Secara fundamental , tingginya inflasi di Indonesia disebabkan oleh masih tingginya ekspentasi inflasi terkait dengan kebijakan pemerintah mengenai kenaikan administeredprices dan perkembangan nilai tukar rupiah yang cenderung terus melemah. Melemahnya nilai tukar rupiah memberi tekanan terhadap inflasi didalam negeri terutama karena tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor, namun dengan tingkat yang lebih rendah dibanding rata-rata historisnya. Seperti pada masa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, pemerintah SBY juga berusaha menahan tingkat inflasi serendah mungkin atau paling tidak tetap dalam satu digit. 

c)      Ekspor dan Impor

Sesuai teori, dengan asumsi faktor-faktor lain tetap tidak berubah, melemahnya rupiah akan membuat ekspor Indonesia meningkat sedangkan impornya berkurang. Namun pengalaman Indonesia selama krisis ekonomi 1997-1998 menunjukkan, bahwa ekspor Indonesia ternyata tidak terlalu elastis terhadap pergerakan rupiah yang memberi indikasi adanya supply bottlenck yang serius didalam negeri, dan masalah suplai ini hingga saat ini belum hilang sama sekali.artinya, pengaruh dari melemahnya rupiah kali ini bisa sangat kecil terhadap peningkatan ekspor Indonesia. Sementara itu, Indonesia sudah sangat tergantung pada impor barang-barang kebutuhan ppokok, mulai dari barang-barang konsumsi seperti makanan dan susu hingga barang-barang modal dan peralatan produksi serta bahan baku seperti minyak, yang membuat impor Indonesia juga kurang elastis terhadap pergerakan rupiah

d)     Kemiskinan

Kenaikan harga minyak menimbulkan tekanan yang sangat berat terhadap keuangan pemerintah (APBN). Akibatnya, pemerintah terpaksa mengeluarkan kebijakan yang sangat populis, yaitu mengurangi subsidi BBM, yang membuat harga BBm dipasar dalam negeri meningkat tajam. Kenaikan harga BBM yang besar untuk industri terjadi sejak 1 Juli 2005. Harga solar untuk industri dari Rp 2.200 per liter menjadi Rp 4.750 per liter (naik 115%). Tanggal 1 Agustus 200, kenaikan harga minyak tanah untuk industri dari Rp 2.200 per liter menjadi Rp 5.490 per liter (naik 93%). Pada 1 Oktober 2005, pemerintah menaikan lagi harga BBM yang berkisar antara 50-80%. Diperkirakan hal ini akan sangat berdampak negatif terhadap kegiatan ekonomi domestik, terutama pada periode jangka pendek karena biaya produksi meningkat.

KESIMPULAN:

DAFTAR PUSTAKA

Prof. Dr. Tulus T.H Tambunan (2012), Perekonomian Indonesia, Bogor : Ghalia Indonesia